Hak dan Kewajiban Konsumen

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) download disini. Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Dasar hukum lain yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

Pengumuman CPNSD Jawa Tengah Tahun 2009

Untuk Daftar Peserta yang lolos Ujian Tertulis CPNSD Kabupaten Blora Silahkan Klik disini

Untuk Daftar Peserta yang lolos Ujian Tertulis CPNSD Kabupaten Rembang Silahkan Klik Disini

Untuk Daftar Peserta yang lolos Ujian Tertulis CPNSD Kabupaten Pati Silahkan Klik Disini

Untuk Daftar Peserta yang lolos Ujian Tertulis CPNSD Kota Semarang Silahkan Klik Disini

Untuk Daftar Peserta yang lolos Ujian Tertulis CPNSD Kabupaten Grobogan Silahkan Klik Disini

Lowongan CPNSD Kabupaten Blora

Silahkan download di —>>Formasi CPNSD Kabupaten BLORA

Documentation – Grand Opening Cepu Telecenter

Rekaman Kegiatan pada acara Grand Opening Cepu Telecenter, 14 Oktober 2009 silahkan klik  selanjutnya …

Pengolahan Hasil Pertanian – (5)Labelling

Arti dan Fungsi

Label adalah informasi yang menjelaskan jati diri produk dan produsennya, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemasan dan isinya. Berdasarkan undang-undang pangan (UU no.7 1996). Setiap orang yang mempromosikan atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada , di dalam, dan atau dikemasan pangan.

Isi dan Tata cara Penulisan

Informasi yang ada pada label ada 8 poin :

1. Nama produk, contoh : “keripik pisang”
2. Komposisi, contoh : pisang, bumbu, minyak goreng
3. Netto produk atau berat bersih/isi bersih, contoh satuan :

Pengolahan Hasil Pertanian – (3) Persyaratan Mutu dan Sanitasi

Usaha pengandalian penyakit yang ditularkan melalui bahan pangan disebut higiene bahan pangan. Higiene bahan pangan ini sangat luas artinya, didalamnya termasuk beternak, pemasaran, pengolahan, serta penanganan yang praktis dan prosedur sanitasi yang dirancang guna mencegah jangan sampai pencemaran patogenik masih dan berkembang pada bahan pangan, termasuk di dalamnya peraturan pembuatan undang-undang pemerintah bagi mutu bahan pangan dari segi mikrobiologis termasuk program pendidikan konsumen tentang penanganan bahan pangan secara umum.

Pencemaran bahan pangan oleh mikro dapat dibedakan dalam pencemaran primer dan pencemaran skunder.
Yang dimaksud pencemaran primer yaitu pencemaran yang terjadi pada bahan sebelum bahan tersebut di panen atau di potong sedangkan pencemaran yang terjadi pada bahan yang sudah di panen atau dipotong disebut pencemaran skunder.

Tindakan yang diambil untuk mengurangi pencemaran dapat meningkatkan mutu bahan dan sekaligus mengurangi bahaya terhadap kesehatan.

Ketentuan Peredaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Menutut Undang – Undang No. 2 Tahun 1981 tentang “Metrologi Legal”

I. APAKAH METROLOGI

Metrologi adalah ilmu pengetahuan yang mencakup segala permasalahan ukur-mengukur, takar-menakar, timbang-menimbang, dan perlengkapannya dan mencakup semua teori maupun praktek yang berhubungan dengan pengukuran yaitu sifatnya, macamnya, keseksamaannya, kebenarannya.

II. APAKAH METROLOGI LEGAL

Metrologi Legal adalah permasalahan metrologi secara luas yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik serta peraturan-peraturan pelengkap yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengabdian kepada kepentingan umum tentang pengawasan dan kebenaran pengukuran disebut METROLOGI LEGAL (Legal Metrology atau Metrology Legale).

III. SATUAN SISTEM INTERNASIONAL

Sosialisasi UU N0.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perhatian masyarakat Indonesia maupun dunia terhadap perlindungan konsumen semakin meningkat, terlebih dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan / jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang yang ditawarkan bervariasi baik produk dalam negeri maupun produksi luar negeri.

Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen dapat dipenuhi dengan jumlah dan jenis barang yang bervariasi, dilain pihak kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan konsumen.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.