Pengolahan Hasil Pertanian – (5)Labelling

Arti dan Fungsi

Label adalah informasi yang menjelaskan jati diri produk dan produsennya, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemasan dan isinya. Berdasarkan undang-undang pangan (UU no.7 1996). Setiap orang yang mempromosikan atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada , di dalam, dan atau dikemasan pangan.

Isi dan Tata cara Penulisan

Informasi yang ada pada label ada 8 poin :

  1. Nama produk, contoh : “keripik pisang”
  2. Komposisi, contoh : pisang, bumbu, minyak goreng
  3. Netto produk atau berat bersih/isi bersih, contoh satuan : …gr, …kg, …ml, …l
  4. Nama produk/merk, contoh : “Prima Rasa”
  5. Alamat produk, contoh : produksi KID NGAMPEL BLORA
  6. Kode produksi : biasanya tertulis dalam bentuk angka-angka
  7. Tanggal kadaluarsa
    • Ada 3 faktor yang menentukan kadaluwarsa :
      1. Produksi/proses harus baik
      2. Pengemasan harus bagus dan baik
      3. Penyimpanan
  8. SPP-IRT (Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga), contoh : P-IRT no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,…
    • angka ke-1        : jenis kemasan
    • angka ke-2,3,4    : jenis produk
    • angka ke 5,6,7,8  : provinsi dan kab/kota
    • angka ke 9,10     : nomor urut produk
    • angka ke 11,12,13 : nomor urut perusahaan IRT/di kab/kota

Prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat ini adalah sebagai berikut :

  1. Pengajuan Permohonan
    • Pemilik atau penanggungjawab IRT mengajukan permohonan kepada Pemda melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  2. Pelaksanaan Penyuluhan Keamanan Pangan
    • Pemilik atau penanggungjawab IRT mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan kurikulum baku selama 2 (dua) hari kerja @ 5 (lima) jam yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan. Penyuluhan Keamanan Pangan adalah petugas yang memiliki Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan dari balai Besar/Balai POM. Kepada pemilik atau penanggungjawab IRT yang lulus diberikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
  3. Pemeriksaan Sarana Produksi
    • Pemeriksaan sarana  produksi pangan IRT dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memiliki sertifikat Inspektur Pangan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan Badan POM RI melalui Balai Besar/Balai POM. Pemeriksaan sarana produksi dilakukan berdasarkan SK Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.5.1041 tanggal 30 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT).

Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP-IRT) dan No.P IRT diterbitkan Pemda Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan jika hasil pemeriksaan sarana produksi nilainya minimal cukup. Sertifikat diterbitkan untuk 1 (satu) jenis pangan produk IRT dan Nomor Pangan IRT (No.P-IRT) minimal 12 digit harus dicantumkan pada label produk IRT.

SPP-IRT dapat dicantumkan atau dibatalkan oleh Pemda Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan apabila :

  1. Pemilik atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang terbukti merugikan
  2. Pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama dan alamat yang tertera pada SPP-IRT
  3. Produk pangan terbukti merugikan dan membahayakan kesehatan atau jiwa

Bila terjadi perubahan pemilik atau perubahan jenis pangan, maka prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. Perubahan pemilik dan penanggungjawab perusahaan harus dilaporkan pada Pemda Kabupaten/Kota setempat melalui Dinas Kesehatan
  2. Penambahan SPP-IRT dapat dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan :
    • Permohonan penambahan jenis pangan produk IRT yang telah mengikuti penyuluhan
    • Hasil pemeriksaan sarana produksi PP-IRT oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota minimal cukup

SERTIFIKASI INDUSTRI RUMAH TANGGA

Industri rumah tangga merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Menurut peraturan pemerintah No.28 tahun 2004 tentang Keamanan Pangan,  Mutu dan Gizi Pangan (pasal 43), menyebutkan bahwa industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP-IRT).

Menanggapi hal tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) menetapkan Pedoman Tata Cara penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SK Kepala Cabang POM RI Nomor HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003). Penetapan ini ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan berbagai kegiatan khususnya kegiatan dibidang pangan. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan proses pemberian sertifikat produksi pangan kepada IRT di seluruh Indonesia.

3 Komentar

Filed under Dokumen, Pelatihan, Pengetahuan, UMKM

3 responses to “Pengolahan Hasil Pertanian – (5)Labelling

  1. You need to be a part of a contest for one of the best websites on the web.
    I’m going to recommend this site!

  2. I am no longer sure where you are getting your information, however great topic.
    I needs to spend some time learning more or figuring out more.
    Thank you for great info I used to be looking for this information for my mission.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s